Suaranetwork.id || Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat bertujuan menyamakan persepsi, standard dan prosedur penyelidikan dan penyidikan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung.
Melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa tim tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komnas HAM maupun mencampuri kewenangan Kejaksaan Agung. Kemenko menjalankan fungsi koordinasi untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai hambatan prosedural yang selama ini menyebabkan penanganan sejumlah perkara pelanggaran HAM yang berat belum dapat ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan HAM.
Penjelasan tersebut disampaikan Yusril menanggapi pernyataan Anggota Komnas HAM Amiruddin yang menyebutkan bahwa Komnas HAM tidak dilibatkan dalam pembentukan Pokja dan menolak untuk bergabung dengan tim tersebuYusri
Menurut Yusril, persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur antara proses penyelidikan yang menjadi kewenangan Komnas HAM dan proses penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
“Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, koordinasi tersebut diperlukan agar kedua lembaga memiliki pemahaman yang sama mengenai standar dan prosedur hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dengan demikian, hasil penyelidikan Komnas HAM dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung tanpa terus terkendala perbedaan persepsi.
“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” jelasnya.
Menurut Yusril, selama ini Kejaksaan terbiasa dengan penyelidikan dan penyidikan yang berada pada satu atap, baik oleh penyidik polisi maupun Penyidik kejaksaan, sehingga mereka satu persepsi, sementara yang terpisah adalah penuntutan yang memang murni kewenangan JPU. Dalam kasus pelanggaran HAM berat ini, penyelidikan ada pada Komnas, sementara penyidikan dan nantinya penuntutan ada pada Kejaksaan. Hambatan antara penyelidik Komnas dan Penyidik Kejaksaan inilah yang mau diselesaikan.
Yusril menambahkan, fungsi koordinasi merupakan bagian dari tugas Kemenko dalam memastikan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian persoalan lintas lembaga. Koordinasi tidak berarti intervensi ataupun mengurangi independensi lembaga yang dikoordinasikan.
“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” tegas Yusril.
Karena itu, Yusril menyatakan lebih tepat apabila tim yang dibentuk tersebut disebut sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, bukan sebagai forum yang membahas atau mengambil alih substansi kewenangan masing-masing lembaga.
“Saya lebih suka menamai tim ini sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan Pokja yang membahas substansi kewenangan penyelidik dan penyidik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan,” ungkapnya.
Yusril berharap, melalui koordinasi yang konstruktif, hambatan-hambatan yang selama ini terjadi dapat diidentifikasi dan dicarikan jalan keluar bersama. Menurutnya, kepentingan utama dari upaya tersebut adalah memastikan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM yang berat dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah, lanjut Yusril, menghormati independensi dan kewenangan setiap lembaga. Namun, perbedaan persepsi dan persoalan prosedural tidak boleh terus menjadi penghambat dalam upaya menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.
