Suaranetwork.id ||Jakarta, Plt Dirjen Badilag tegaskan putusan pengadilan tak boleh sebatas di atas kertas saat PTA Pekanbaru & Pemprov Riau teken MoU perlindungan anak.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, menegaskan putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai kemenangan di atas kertas, saat penandatanganan nota kesepakatan di Pekanbaru, Selasa (10/11).
Penegasan itu disampaikan Muchlis dalam sambutannya pada penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit. Kesepakatan tersebut mencakup tiga ruang lingkup, yaitu pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Muchlis membuka sambutannya dengan satu pertanyaan sederhana: apa yang terjadi pada seorang perempuan dan anak-anaknya ketika sebuah perkawinan berakhir. Menurutnya, di ruang sidang perkara mungkin telah selesai, tetapi di kehidupan nyata perjuangan mereka justru sering baru dimulai. Ia menyebut nafkah yang belum tentu lancar, hak asuh yang kadang harus diperjuangkan ulang, serta beban ekonomi yang tiba-tiba dipikul seorang diri.
“Di titik inilah kehadiran negara diuji, bukan hanya melalui putusan yang adil, tetapi melalui jaminan bahwa putusan itu benar-benar dapat dinikmati manfaatnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, negara sebenarnya telah menetapkan kerangka hukum yang jelas. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara melindungi anak, sementara Undang-Undang Perkawinan memperketat batas usia perkawinan. Namun kerangka hukum yang baik tidak otomatis melahirkan perlindungan yang nyata.
“Hukum yang tertulis di atas kertas harus bertemu dengan kebijakan yang dijalankan di lapangan,” ungkapnya.
Muchlis melihat kerja sama ini memiliki tiga nilai strategis. Nilai pertama adalah integrasi. Selama ini penanganan perkara perempuan dan anak pascaperceraian kerap berjalan sendiri-sendiri: pengadilan menyelesaikan perkara, pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan, lembaga zakat menyalurkan bantuan, dan lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan. Melalui nota kesepakatan ini, seluruh potensi tersebut dipadukan dalam satu kerangka kerja agar manfaatnya lebih terasa dan tidak tumpang tindih.
Nilai kedua adalah kepastian. Kesepakatan tersebut membuka ruang bagi pertukaran data dan informasi, fasilitasi sidang terpadu isbat nikah dan asal-usul anak, serta penguatan mediasi. Bagi masyarakat, kata Muchlis, hak yang telah ditetapkan pengadilan akan lebih mudah diakses dan dilaksanakan melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah.
“Tidak berhenti sebagai putusan yang hanya menang di atas kertas,” jelasnya.
Nilai ketiga adalah keberlanjutan. Muchlis menekankan kerja sama ini perlu diterjemahkan menjadi rencana kerja yang terukur, pembagian peran yang proporsional, serta monitoring dan evaluasi berkala.
“Keberhasilannya harus diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan apresiasi atas pendekatan holistik berbasis nilai-nilai keislaman yang telah mengakar di Riau. Pendekatan itu melibatkan Kementerian Agama Provinsi Riau, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri Syariah. Menurutnya, penyelesaian persoalan perempuan dan anak pascaperceraian tidak cukup ditempuh dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan spiritual yang saling menguatkan.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Dr. H. Sutomo, S.H., M.H. menyatakan penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan komitmen berkelanjutan antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah. Ia menyebut tiga tujuan kerja sama, yaitu penguatan pencegahan perkawinan anak melalui edukasi dan sosialisasi hukum, pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian secara nyata, serta penerjemahan kesepakatan menjadi program kerja terpadu.
Sutomo berharap kesepakatan ini segera diikuti pengesahan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Ia juga mengharapkan pola kerja sama serupa diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Riau, dengan menggandeng ketua pengadilan agama di wilayah masing-masing.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T. menyatakan pemerintah daerah siap mengawal pelaksanaan putusan pengadilan. Ia menyoroti kewajiban nafkah yang telah ditetapkan pengadilan, namun dalam praktiknya kerap tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Menurutnya, perlindungan yang dituju mencakup hak asuh, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga jaminan masa depan anak.
Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepakatan ini dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum., para hakim tinggi, panitera, dan sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, serta para ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama se-Provinsi Riau.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Penulis: Ahmad Luthfi Maghfurin
