Suaranetwork.id ||Bogor, Jawa Barat – Diah Nur Pratiwi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, memberikan materi bertajuk “Pidana dan Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Anak Peradilan Umum Gelombang II yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung, Rabu (11/11/2026).
Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, hakim dituntut untuk mempertimbangkan tidak hanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga aspek pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, serta kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam pemaparannya, Diah menjelaskan bahwa pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh hukum. Penerapan pidana bertujuan untuk menegakkan norma hukum pidana, sekaligus mendidik dan membina pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya.
Sementara itu, tindakan merupakan bentuk konsekuensi hukum yang lebih mengedepankan aspek pendidikan dan pembinaan. Penerapannya diarahkan untuk memperbaiki mental dan kepribadian anak melalui program pembimbingan, rehabilitasi, maupun tindakan lain yang sesuai dengan kebutuhan anak, tanpa semata-mata berorientasi pada perampasan kemerdekaan atau pembalasan.
Lebih lanjut, Diah menguraikan prinsip-prinsip dasar penerapan pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 69 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Adapun Pasal 69 ayat (2) menentukan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Dalam hal pembatasan kebebasan, Pasal 79 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan hanya dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak bukanlah pilihan utama dalam sistem peradilan pidana anak.
Diah juga menyoroti pentingnya pertimbangan hakim dalam menentukan respons hukum yang tepat terhadap anak. Pasal 70 UU SPPA memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, maupun keadaan yang terjadi kemudian, berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.
Ketentuan tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam penanganan perkara anak, dengan tetap memperhatikan keadaan konkret dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kesempatan tersebut, Diah turut menjelaskan sejumlah pembatasan pemidanaan yang secara khusus diberlakukan terhadap anak berdasarkan UU SPPA.
Beberapa ketentuan penting tersebut antara lain, pidana denda dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3). Selain itu, pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (4).
Terkait pidana penjara, Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara itu, Pasal 79 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan mengenai minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
Lebih lanjut, Pasal 81 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Bahkan, apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA.
Berbagai pembatasan tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik khusus yang menempatkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Melalui materi ini, para peserta pelatihan diharapkan semakin memahami bahwa hakim memiliki peran strategis dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional bagi anak. Penjatuhan pidana maupun pengenaan tindakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi individual anak serta tujuan pembinaan.
Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, berkembang, dan kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.
