Suaranetwork.id || Megamendung. Pentingnya hakim menilai instrumen pencegahan (KLHS/RTR/AMDAL/Perizinan) sebagai menjadi dasar penilaian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, unsur pidana lingkungan, maupun dasar gugatan perdata. Ridwan, S.Hut., M.Sc., Pengajar Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim (11/11) menjelaskan Instrumen Pencegahan PPLH: KLHS, Tata Ruang dan Amdal yang wajib diketahui Hakim.
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 14 UU PPLH) meliputi KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Berikut beberapa substansi Penting AMDAL yang Perlu Dicermati Hakim:
* Pra-AMDAL: kesesuaian lokasi kegiatan dengan RTRW, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan PIAPS melalui dokumen KKPR.
* Partisipasi masyarakat: apakah pelibatan masyarakat telah dilakukan secara bermakna dan direspons secara memadai dalam dokumen AMDAL?
* Penyusunan dokumen dan implementasi (Konstruksi & operasi): kecukupan prediksi dampak penting serta kelengkapan rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air, udara, kebisingan, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat.
* Pasca-operasi/kegiatan: kejelasan rencana penutupan kegiatan pembongkaran, penutupan lubang, reklamasi, dan pengelolaan pasca-tambang atau pasca-operasi.
* Prosedural: apakah Tim Penyusun dan Tim Uji Kelayakan AMDAL independen dan kompeten; apakah terdapat indikasi konflik kepentingan dalam penilaian?
