Bandung – Mahkamah Agung (MA) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan ini menjadi yang ke-14 kali secara berturut-turut. Ketua MA Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian tersebut saat membuka Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2026 di Bandung, Minggu (15/11/2026).
Menurut Ketua MA, opini WTP yang bertahan 14 kali berturut-turut bukan hanya bukti pengelolaan keuangan yang baik. Capaian itu juga menggambarkan kesungguhan MA menjalankan reformasi birokrasi dan transformasi digital.
“Keberhasilan ini, selain membuktikan adanya pengelolaan keuangan yang baik, juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung, dalam melakukan reformasi birokrasi dan transformasi digital, melalui berbagai inovasi, yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas layanan peradilan,” ujarnya.
Ketua MA berharap capaian tersebut tidak berhenti sebagai catatan prestasi. Ia meminta seluruh jajaran menjaga sekaligus meningkatkannya dengan memperkuat budaya kerja, terlebih era Government 5.0 menuntut pemanfaatan teknologi yang makin optimal dalam birokrasi dan pelayanan peradilan.
“Ke depan di era Government 5.0, Saya berharap kita semakin solid, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, melalui budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan, teknologi tidak dimanfaatkan semata-mata untuk mempercepat proses birokrasi. Teknologi harus dioptimalkan untuk memperkuat integritas aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan raihan ini, seluruh jajaran MA diharapkan konsisten mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, memperkuat tata kelola organisasi, serta memastikan setiap inovasi memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan.










