Suaranetwotk.id ||Jakarta, Humas MA, Rabu, 18 Nov 2026. Biro Hukum dan Humas MA menyerap aspirasi enam satker peradilan di Bandung guna memperkuat tata kelola komunikasi publik, Senin (16/11).
Mahkamah Agung (MA) RI melalui Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) menyerap berbagai masukan dari satuan kerja pengadilan di wilayah Bandung guna memperkuat tata kelola komunikasi publik di lingkungan peradilan.
Aspirasi yang dihimpun mencakup kebutuhan penyelarasan regulasi, peningkatan kompetensi pengelola media, pemanfaatan kecerdasan buatan, hingga penguatan sarana dan prasarana pendukung publikasi.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi penerapan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Senin (16/11).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis MA untuk memastikan pedoman tersebut berjalan efektif sekaligus menjawab tantangan pengelolaan informasi di tingkat satuan kerja.
Pelaksanaan audiensi dibagi ke dalam dua tim yang menyambangi enam satuan kerja di Bandung.
Tim yang terdiri dari Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas serta jajaran Bagian Hubungan Antar Lembaga mengunjungi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Pengadilan Militer II-07 Bandung, Pengadilan Agama (PA) Bandung, dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung.
Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas MA, Dewi Indriyani menjelaskan, kunjungan ini dirancang untuk memetakan kendala lapangan sekaligus menyamakan persepsi antarsatuan kerja dalam mengimplementasikan pedoman komunikasi publik.
“Audiensi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung masukan dari satuan kerja, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus menyamakan pemahaman mengenai penerapan pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan peradilan,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah perlunya penyelarasan kebijakan internal satuan kerja agar memiliki standar baku dalam menentukan informasi layak publikasi, alur pemeriksaan dan persetujuan konten, serta pembagian peran tim pengelola media.
Dalam praktiknya, pengelolaan komunikasi publik menuntut sinergi erat antara juru bicara, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta fungsi kehumasan lintas unsur kepaniteraan dan kesekretariatan demi menjamin akurasi serta verifikasi informasi.
Perencanaan publikasi juga didorong agar lebih terarah melalui penyusunan kalender konten. Langkah ini penting untuk menjaga konsistensi unggahan sekaligus memastikan publikasi pengadilan tidak hanya berisi seremoni internal, melainkan mengutamakan informasi layanan dan edukasi hukum bagi masyarakat.
Dari sisi strategi digital, optimalisasi berbagai platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok dinilai efektif memperluas jangkauan publikasi, terutama melalui format audiovisual berdurasi singkat yang disesuaikan dengan karakteristik tiap kanal. Pertukaran dan kolaborasi konten antarsatuan kerja turut menjadi solusi untuk memperkaya bahan publikasi.
Diskusi turut menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam produksi materi publikasi yang wajib disertai pengawasan ketat. Penggunaan ilustrasi, atribut kedinasan, logo lembaga, dan representasi aparatur harus tunduk pada identitas resmi institusi serta dilarang memanipulasi wajah, tubuh, maupun identitas seseorang.
Di luar kebutuhan publikasi, audiensi juga membahas gagasan pemanfaatan AI untuk mendukung administrasi persidangan, khususnya dalam penerjemahan bahasa persidangan ke dalam bahasa Indonesia serta penyelarasan rekaman sidang.
Pada aspek sumber daya manusia, pengelolaan media menuntut keahlian spesifik mulai dari penulisan berita, fotografi, videografi, penyuntingan, hingga manajemen interaksi publik.
Oleh karena itu, bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan, baik secara daring maupun luring menjadi sorotan dalam audiensi, mencakup teknik produksi konten, optimalisasi fitur dan tagar, penyusunan narasi, hingga strategi merespons komentar publik.
Di samping kompetensi aparatur, ketersediaan perangkat kerja dan dukungan anggaran dianggap turut memengaruhi kualitas publikasi. Sejumlah satuan kerja diketahui masih mengandalkan perangkat pribadi akibat keterbatasan kamera, laptop, perekam suara, pencahayaan, dan aplikasi penyuntingan.
Menanggapi hal tersebut, Dewi Indriyani menegaskan, regulasi terbaru telah membuka ruang bagi penganggaran sarana prasarana penunjang.
“Melalui keputusan tersebut, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung telah membuka ruang bagi satuan kerja untuk mengupayakan agar kebutuhan anggaran pengelolaan media sosial dapat terakomodasi dalam perencanaan anggaran masing-masing satuan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Selain pengadaan sarana, satuan kerja juga dapat mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang pengelolaan media sesuai mekanisme yang berlaku agar operasional kehumasan berjalan profesional dan berkelanjutan.
Aspek keamanan digital dan mitigasi krisis komunikasi juga menjadi perhatian serius. Pengelolaan akun resmi diwajibkan menggunakan alamat surat elektronik kedinasan, menerapkan autentikasi dua langkah, serta memperketat pengamanan akses guna mencegah penyalahgunaan.
Terkait komentar negatif atau isu yang berkembang di ruang publik, satuan kerja diminta mengedepankan penanganan yang bijak tanpa serta-merta menghapus atau menyembunyikan kritik masyarakat, sembari tetap menindaklanjuti pengaduan layanan sesuai prosedur.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Sumber : Satria Kusuma










