Suaranetwork.id ||Jakarta – Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) mulai mengubah berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dunia peradilan. Teknologi yang sebelumnya identik dengan dunia komputasi kini memiliki potensi besar untuk mendukung efektivitas administrasi perkara, mempercepat penelusuran informasi hukum, hingga membantu pengelolaan dokumen persidangan.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam presentasi Windy Gambetta dari Kelompok Keahlian Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Pusat AI ITB, dalam kegiatan Pelatihan Mahkamah Agung pada 26 Oktober 2026. Melalui materi bertajuk “Artificial Intelligence dan Perubahan Lanskap Peradilan”, Windy mengajak peserta memahami perkembangan teknologi AI sekaligus melihat peluang penerapannya dalam mendukung sistem peradilan modern.
Dalam paparannya, Windy menjelaskan bahwa AI setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni Traditional AI atau Machine Learning, Generative AI (GenAI), dan Agentic AI atau AI Agents. Ketiganya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam mendukung pekerjaan di lingkungan peradilan.
Pertama, Traditional AI bekerja dengan mengenali pola, melakukan klasifikasi, mendeteksi anomali, serta memprediksi hasil berdasarkan data yang tersedia. Dalam konteks peradilan, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk klasifikasi perkara, pencarian putusan serupa, pengenalan dokumen, prediksi durasi perkara, hingga analisis risiko pengulangan tindak pidana.
Kedua, Generative AI memiliki kemampuan menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, suara, maupun ringkasan berdasarkan instruksi pengguna. Teknologi ini dapat membantu pekerjaan administratif dan penelitian hukum, seperti meringkas berkas perkara, menyusun kronologi, menerjemahkan dokumen hukum, mengidentifikasi argumentasi para pihak, serta membantu penyusunan draf.
Ketiga, Agentic AI merupakan teknologi yang mampu merencanakan dan menjalankan serangkaian tugas melalui aplikasi atau perangkat digital berdasarkan tujuan dan batas kewenangan yang ditentukan manusia. Dalam lingkungan pengadilan, teknologi ini berpotensi digunakan untuk memeriksa kelengkapan berkas, melakukan penelitian hukum secara bertahap, mengelola dokumen perkara, memonitor tenggat waktu, hingga membantu manajemen jadwal persidangan.
Ketiga jenis AI tersebut menawarkan peluang efisiensi yang berbeda. Jika Traditional AI membantu mengenali pola, Generative AI membantu menghasilkan dan menjelaskan informasi, maka Agentic AI memungkinkan otomatisasi pekerjaan yang terdiri atas beberapa tahapan.
Meski demikian, Windy mengingatkan bahwa kemampuan teknologi tersebut tetap memiliki keterbatasan. Kualitas hasil AI sangat bergantung pada data yang digunakan. AI tradisional dapat menghasilkan klasifikasi yang bias, GenAI berpotensi mengarang fakta maupun sitasi, sedangkan Agentic AI memiliki risiko kesalahan berantai akibat tindakan yang dilakukan secara otomatis.
Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam peradilan harus menempatkan manusia sebagai pengendali utama. Teknologi dapat membantu pekerjaan yang bersifat administratif dan teknis, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian hukum, pemeriksaan fakta, maupun kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
Sebagaimana ditekankan dalam materi presentasi tersebut, AI mengenali pola, membantu menyusun informasi, dan menjalankan proses sesuai instruksi. Namun, relevansi hukum, penilaian terhadap fakta, serta keputusan akhir tetap berada di tangan hakim.
Transformasi digital peradilan pada akhirnya bukan sekadar persoalan mengadopsi teknologi terbaru. Lebih dari itu, pemanfaatan AI harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kerja peradilan tanpa mengurangi independensi hakim dan prinsip keadilan.
Dengan demikian, tantangan peradilan modern bukanlah memilih antara manusia atau teknologi, melainkan bagaimana menempatkan teknologi sebagai alat bantu yang tepat, terukur, dan tetap berada dalam kendali manusia.
