Suaranetwork.id ||Jakarta – Penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan aset kripto membutuhkan langkah penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku, tetapi juga pengamanan aset dan perlindungan konsumen. Dalam konteks tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan maupun pemblokiran terhadap penyelenggaraan transaksi dan/atau perdagangan aset kripto.
“Kami bisa melakukan pembekuan atau pemblokiran sepanjang penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh OJK,” ungkap Iwan Budiman, Kepala Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam Perisai Episode 19 Badilum, Senin (9/11/2026).
Kewenangan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam penanganan perkara aset kripto, terutama ketika terdapat dugaan aktivitas yang merugikan konsumen maupun mengganggu integritas pasar aset digital. Langkah pembekuan atau pemblokiran juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sebagaimana dijelaskan dalam materi OJK, kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 221E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pengaturan ini memberikan landasan bagi OJK untuk mengambil tindakan terhadap penyelenggaraan transaksi dan/atau perdagangan aset kripto dalam rangka penanganan perkara dan perlindungan konsumen.
Selain kewenangan tersebut, perubahan UU P2SK juga mempertegas sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan aktivitas aset kripto. Di antaranya, melakukan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) aset kripto tanpa izin OJK, melakukan aktivitas aset kripto yang tidak ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa, serta tidak menjaga kerahasiaan rekening, transaksi, dan/atau konsumen aset kripto.
Ancaman pidana yang diatur pun tidak ringan. Pelaksanaan kegiatan usaha aset kripto tanpa izin OJK dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar. Sementara itu, aktivitas aset kripto yang tidak ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
Pengaturan lainnya menyasar manipulasi pasar dan/atau praktik insider trading. Perbuatan seperti memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan, melakukan transaksi berdasarkan informasi orang dalam, hingga menggunakan dokumen palsu dalam penawaran aset kripto termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang dilarang.
Terhadap pelanggaran tersebut, ancaman pidana dapat mencapai 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aset kripto tidak hanya menyangkut legalitas penyelenggara, tetapi juga integritas perdagangan dan keterbukaan informasi kepada konsumen.
Di sisi lain, karakteristik aset kripto yang dapat berpindah dengan cepat dan melintasi batas geografis menjadikan tindakan pengamanan aset sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa langkah yang tepat, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana berpotensi dipindahkan atau dialihkan sebelum proses hukum selesai.
Karena itu, kewenangan pembekuan dan pemblokiran menjadi instrumen yang strategis untuk mendukung proses penelusuran transaksi, pengamanan aset, serta mencegah potensi kerugian konsumen yang lebih luas.
