Jakarta,Diskusi berlangsung interaktif dengan tanggapan dari narasumber lain dan para peserta.
Mahkamah Agung (MA) ikut memberi masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Korporasi. Masukan itu disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, pada Kamis (19/11/2026) di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta.
Pada Sesi I yang bertema “Penjatuhan serta Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Korporasi”, hadir tiga narasumber: Hakim Agung Kamar Pidana MA Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Peserta FGD berasal dari Kejaksaan, Kepolisian, kementerian dan Lembaga Negara, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
FGD ini menjadi bagian dari konsultasi publik atas RPP yang akan menjadi aturan pelaksana KUHP Nasional dan KUHAP Baru. Pengaturan pidana bagi korporasi dinilai penting karena KUHP Nasional untuk pertama kalinya mengatur secara umum pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepadanya.
Hakim Agung Pudjoharsoyo menyampaikan paparan berjudul “Pertimbangan Hakim dan Kejelasan Putusan Pidana dan Tindakan”. Ia menjawab empat pertanyaan arahan dari panitia dengan melihatnya dari praktik peradilan. Keempat pertanyaan itu menyangkut pemilihan sanksi dan proporsionalitasnya, unsur yang harus tegas dalam amar tindakan, mekanisme pengakhiran pengawasan atau pengampuan, serta pembagian materi antara Peraturan Pemerintah dan kewenangan pengadilan.
“Seluruh catatan ini merupakan bahan diskusi dan belum merupakan sikap final kelembagaan Mahkamah Agung,” ujarnya di awal paparan.
Tiga Delegasi, Satu Garis Pembagian
Pertama-tama Hakim Agung menjelaskan dasar delegasi RPP tersebut. Menurutnya, RPP ini memadukan tiga delegasi undang-undang:
1. Pasal 124 KUHP, tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi;
2. Pasal 330 ayat (2) KUHAP, tentang pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran;
3. Pasal 341 KUHAP, tentang pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan, ganti rugi, dan restitusi.
Ia mengingatkan bahwa Kerangka Acuan Kegiatan sendiri menegaskan fokus RPP adalah tata cara dalam batas delegasi, bukan membuka kembali ketentuan undang-undang. Dari situ, ia menawarkan satu garis pembagian untuk menguji setiap pasal RPP. Tahap penjatuhan pidana (straftoemeting) adalah wilayah hakim. Di tahap ini hakim menentukan apa dan berapa yang dijatuhkan, dengan pertimbangan yang wajib dimuat dalam putusan. Tahap pelaksanaan (strafexecutie) adalah wilayah jaksa sebagai eksekutor, bersama instansi terkait, pengawas, dan pengampu. “Titik sambung keduanya adalah amar putusan. Semakin jelas amar, semakin sedikit kebutuhan tafsir di tahap eksekusi,” tegasnya.
Tangga Intensitas: Dari Pemulihan hingga Pembubaran
Pertama, bahwa pidana denda adalah pidana pokok bagi korporasi dalam KUHP. Pidana tambahan dan tindakan dipilih menurut kebutuhan yang hendak dijawab. Ia membacanya sebagai tangga intensitas:
1. Pemulihan. Jika tindak pidana menimbulkan kerugian atau kerusakan, pilihan pertama adalah pidana tambahan yang memulihkan, seperti ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan, dan perampasan keuntungan.
2. Pembatasan kegiatan. Jika kegiatan usaha itu sendiri menjadi sarana tindak pidana, pencabutan izin, pelarangan, penutupan, atau pembekuan menjadi relevan.
3. Tindakan. Tindakan (maatregel) menjawab persoalan lain, yaitu kegagalan tata kelola dan risiko pengulangan. Pengawasan dikenakan ketika korporasi masih dapat memperbaiki diri, pengampuan ketika pengurusnya tidak dapat dipercaya, dan pengambilalihan sebagai pilihan paling berat.
4. Pembubaran. Pembubaran berada di ujung tangga sebagai ultimum remedium.
Menurutnya, kombinasi pidana dan tindakan justru lazim karena keduanya menjawab hal yang berbeda. “Pidana menjawab kesalahan, tindakan menjawab masa depan korporasi,” ujarnya. Ia mencontohkan putusan yang menjatuhkan denda dan ganti rugi, disertai penempatan korporasi di bawah pengawasan selama program kepatuhan dijalankan.
Proporsionalitas Wajib Tampak dalam Putusan
Mengenai ukuran proporsionalitas, Hakim Agung Pudjoharsoyo merujuk Pasal 56 KUHP yang mewajibkan sepuluh hal dipertimbangkan dalam pemidanaan korporasi. Ia mengelompokkan kesepuluh hal itu menjadi empat:
1. Akibat, yaitu tingkat kerugian atau dampak, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Kesalahan dan keterlibatan, termasuk keterlibatan pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat, dan pejabat;
3. Pola perilaku, yaitu lamanya, frekuensi, dan rekam jejak korporasi;
4. Sikap dan dampak pemidanaan, yaitu kerja sama korporasi dan pengaruh pemidanaan terhadap korporasi.
Ia menambahkan dua prinsip dari praktik. Pertama, prinsip sarana yang paling ringan namun memadai: sanksi yang lebih berat dipilih hanya bila sanksi yang lebih ringan tidak cukup. Kedua, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi juga mencakup pekerja, kreditor, dan pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga mereka harus ikut ditimbang. “Karena bersifat wajib, seluruh pertimbangan ini harus tampak dalam putusan. Putusan yang tidak menguraikannya berisiko dinilai onvoldoende gemotiveerd,” jelasnya.
Lima Mekanisme yang Perlu Didukung RPP
Hakim Agung Pudjoharsoyo juga menyebut lima mekanisme yang perlu didukung RPP tanpa memasuki kewenangan penjatuhan pidana:
1. Kepastian pelaksana untuk setiap jenis pidana dan tindakan;
2. Alur penyampaian petikan putusan kepada instansi terkait;
3. Kewajiban laporan berkala beserta verifikasinya;
4. Jalur permohonan penetapan kepada pengadilan bila amar memerlukan kejelasan dalam pelaksanaan;
5. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Sebaliknya, ada dua jenis materi yang menurutnya sebaiknya tidak dimuat dalam RPP. Pertama, ukuran sanksi yang tidak bersumber dari KUHP. Dalam draf awal, misalnya, terdapat batas paling lama dua tahun bagi pembekuan sebagai pidana pengganti, batas setara kategori IV, jangka waktu maksimum pengawasan dan pengampuan, serta pidana pengganti atas biaya pengumuman putusan. “Ini norma strafmaat yang menurut asas legalitas dan Pasal 15 UU 12/2011 hanya dapat dimuat dalam undang-undang,” katanya. Kedua, alasan atau kriteria hakim mengenakan sanksi, karena hal itu termasuk wilayah pertimbangan hakim.
Enam Unsur yang Harus Tegas dalam Amar Tindakan
Selanjutnya menyoroti kejelasan amar tindakan. Tindakan bagi korporasi baru dikenal secara umum dalam KUHP Nasional, sehingga praktik perumusan amarnya belum mapan. “Karena itu forum ini sangat berharga,” ujarnya. Ia menguraikan enam unsur yang perlu tegas dalam amar:
1. Pihak pelaksana;
2. Objek atau kegiatan yang dikenai;
3. Ruang lingkup kewenangan;
4. Jangka waktu beserta saat mulai berlakunya;
5. Kewajiban korporasi, termasuk pelaporan dan pembebanan biaya;
Tolak ukur keberhasilan yang menjadi dasar pengakhiran.
Dari keenam unsur itu, ruang lingkup kewenangan dinilai paling menentukan:
1. Dalam pengawasan, manajemen tetap dipegang pengurus korporasi. Pengawas memantau, meminta laporan, dan memberi rekomendasi.
2. Dalam pengampuan, sebagian kewenangan pengurusan beralih kepada pengampu dalam batas yang ditentukan amar.
3. Dalam pengambilalihan, kendali korporasi beralih kepada pengambil alih.
“Bila batas ini tidak ditulis jelas, sengketa kewenangan akan muncul di tahap eksekusi,” ujarnya. Sebagai ilustrasi, bukan format baku, ia membacakan contoh amar penempatan di bawah pengawasan. Amar itu mengenakan tindakan kepada terdakwa berupa penempatan di bawah pengawasan instansi tertentu untuk jangka waktu tertentu sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pengawasan dibatasi pada kegiatan usaha tertentu, disertai kewajiban menjalankan program kepatuhan dan menyampaikan laporan berkala, serta pembebanan biaya pengawasan kepada terdakwa. “Dengan amar seperti ini, jaksa tidak perlu menafsirkan apa pun: siapa melakukan apa, terhadap apa, sampai kapan, dan dengan ukuran apa,” jelasnya.
Alur Lima Langkah Mengakhiri Pengawasan dan Pengampuan
Untuk pertanyaan ketiga, tentang cara pengadilan memperoleh informasi untuk mengakhiri pengawasan atau pengampuan, Hakim Agung mengusulkan alur lima langkah:
1. Pengawas atau pengampu menyampaikan laporan berkala kepada jaksa, dengan tembusan kepada pengadilan.
2. Jaksa memverifikasi laporan, bila perlu bersama instansi teknis atau pemeriksa independen.
3. Jaksa mengajukan permohonan kepada pengadilan tingkat pertama, atas inisiatif sendiri atau atas usul pengawas, pengampu, maupun korporasi.
4. Pengadilan memeriksa permohonan dengan mendengar korporasi dan pihak terkait, lalu menjatuhkan penetapan.
5. Jaksa melaksanakan penetapan dan memberitahukannya kepada instansi terkait.
“Pola ini bukan hal baru,” katanya. Untuk tindakan bagi orang perseorangan, KUHP sudah mengenal penghentian tindakan berdasarkan penetapan hakim tingkat pertama atas usul jaksa. Pola yang sama wajar diterapkan bagi korporasi. Menurutnya, RPP dapat mengatur bentuk dan frekuensi laporan, tata cara verifikasi, serta kewajiban jaksa mengajukan permohonan. Sementara itu, pemeriksaan permohonan, hak untuk didengar, dan bentuk penetapan merupakan hukum acara di pengadilan. Ia juga meminta draf awal diseragamkan, karena satu pasal menyebut jaksa “melaporkan” penghentian, sedangkan pasal lain menyebut jaksa “mengajukan permohonan”.
Tiga Wilayah Pengaturan
Lebih jauh lagi narasumber juga membahas mengenai pengaturan ke dalam tiga wilayah:
1. Wilayah RPP adalah tata cara pelaksanaan. Isinya meliputi pelaksana dan koordinasi, penyampaian petikan putusan, sita dan lelang sesuai KUHAP, laporan dan verifikasi, perlindungan pihak ketiga, serta pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran.
2. Wilayah pengadilan adalah putusan dan penetapan. Isinya meliputi pilihan dan ukuran sanksi, rumusan amar, izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri, kehadiran hakim pengawas dalam pelaksanaan, dan penetapan pengakhiran tindakan.
3. Wilayah pedoman MA adalah pertimbangan pemilihan sanksi dan proporsionalitasnya, serta pedoman perumusan amar.
Dalam kaitan itu, ia menyampaikan bahwa MA sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Korporasi. Substansinya belum dapat disampaikan karena pembahasannya masih berlangsung di lingkungan internal. “Kami berharap ruang koordinasi tetap terbuka agar keduanya kelak saling melengkapi,” ujarnya.
Catatan atas Draf Awal RPP
Pada akhir pembahasannya Hakim Agung juga memberi sejumlah catatan atas draf awal RPP yang diterimanya:
1. Sedikitnya lima belas pasal memakai rumusan “putusan pengadilan harus memuat”. Rumusan ini berisiko membuat putusan yang tidak memuat seluruh unsur tersebut dipersoalkan sebagai tidak dapat dieksekusi.
2. Ada pasal yang memberi jaksa kewenangan mengurangi lamanya pidana pengganti “menurut ukuran yang sepadan”. Menurutnya, pengurangan itu sebaiknya mengikuti rumus yang ditetapkan dalam amar.
3. Istilah “Hakim” dalam pasal-pasal pemberitahuan perlu dipertegas: apakah yang dimaksud hakim pengawas menurut Pasal 336 KUHAP atau pengadilan yang memutus.
4. Ketentuan tentang korporasi yang sedang atau telah bubar sebaiknya ditempatkan dalam bab tersendiri berdasarkan Pasal 330 Ayat (2) KUHAP.
5. onsiderans perlu mencantumkan Pasal 330 ayat (2) dan Pasal 341 KUHAP.
Enam Rekomendasi Awal
Untuk matriks hasil konsultasi publik, pemateri juga menyampaikan enam rekomendasi awal:
1. RPP cukup merumuskan bahwa pidana dan tindakan dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan, sedangkan daftar unsur amar menjadi rujukan bersama;
2. RPP tidak memuat ukuran sanksi baru maupun alasan penjatuhan;
3. amar tindakan memuat enam unsur: pelaksana, objek, ruang lingkup kewenangan, jangka waktu, kewajiban korporasi, dan tolok ukur keberhasilan;
4. tindakan diakhiri melalui alur laporan, verifikasi, permohonan jaksa, dan penetapan pengadilan
5. RPP diselaraskan dengan KUHAP Baru, termasuk mengenai izin ketua pengadilan negeri, peran hakim pengawas, dan tenggat pelaksanaan dalam Pasal 335, 339, dan 340 KUHAP;
6. Format amar disusun bersama oleh MA, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum “agar hakim dan jaksa bekerja dengan bahasa yang sama”.
Kejelasan Putusan, Syarat Keterlaksanaan
Menutup paparannya, Hakim Agung merangkum benang merah masukannya. “Kejelasan putusan adalah syarat keterlaksanaan putusan. Pertimbangan yang lengkap menjadikan sanksi proporsional; amar yang jelas menjadikan sanksi dapat dieksekusi; dan tata cara pelaksanaan yang tertib menjadikan sanksi itu benar-benar memulihkan dan memperbaiki,” pungkasnya. Selain paparan lisan, ia menyerahkan catatan tertulis yang lebih rinci kepada panitia. Catatan itu memuat matriks masukan pasal demi pasal, ilustrasi rumusan amar untuk pengawasan, pengampuan, dan pengambilalihan, serta catatan teknis perumusan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan tanggapan dari narasumber lain dan para peserta. Seluruh masukan dalam FGD ini akan dihimpun sebagai bahan matriks hasil konsultasi publik untuk menyempurnakan RPP sebelum tahap pembahasan berikutnya.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Sumber : Chandra Khoirunnas










