PEMERINTAH CABUT IZIN PBPH PT RAPP SELUAS 338.536 HEKTARE DAN KUASAI KEMBALI PKS SERTA KEBUN SAWIT PT GSL SELUAS 42 HEKTARE

banner 468x60

Suaranetwotk.id ||PROVINSI RIAU, 20 November 2026 — Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kehutanan melalui penertiban PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. Langkah tersebut meliputi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT GSL pada areal seluas 42 hektare. PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Kegiatan penertiban melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dihadiri antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, unsur Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial, serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Turut hadir Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, jajaran Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, BPKP, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dan temuan Satgas PKH yang mengidentifikasi sejumlah indikasi pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem dan habitat gajah Sumatera. Dengan pencabutan perizinan tersebut, kegiatan pemanfaatan berdasarkan PBPH yang dicabut harus dihentikan dan penguasaan kawasan dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan. Kewajiban pemulihan lingkungan serta pertanggungjawaban hukum perusahaan tetap berlaku.

Secara paralel, Satgas PKH juga menertibkan PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menguasai kembali areal seluas 42 hektare yang mencakup PKS dan kebun kelapa sawit. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi menerima dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Praktik tersebut diduga turut menciptakan rantai pasok ekonomi yang mendorong dan menopang perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menghentikan pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai ketentuan dan mengembalikan penguasaannya kepada negara.

Penertiban kawasan hutan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dan penguasaan kembali aset negara, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis. Kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, menurunkan kemampuan kawasan menyimpan karbon, meningkatkan risiko kebakaran, serta mempersempit habitat satwa liar. Oleh karena itu, langkah penertiban harus diikuti pemulihan lingkungan, pengawasan berkelanjutan, dan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilaksanakan secara tegas, terukur, profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen mengembalikan fungsi kawasan hutan, memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum, serta menjaga kekayaan negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *