Suaranetwork.id ||Jakarta, Isu beban pajak, transparansi biaya platform, hingga masa depan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM” yang digelar INANEWS di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu 11 November 2026.
Forum tersebut menghadirkan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur serta Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) Anto Suroto.
Meski Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berhalangan hadir secara langsung dalam forum tersebut, pada prinsipnya idEA memiliki sikap tegas dan konstruktif dalam merespons kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace serta tata kelola ekosistem digital.
Ketua Umum idEA Budi Primawan menyatakan bahwa pihaknya menghormati kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Oktober 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan perubahan mekanisme administrasi perpajakan dan bukan pengenaan pajak baru, sehingga seluruh marketplace anggota idEA berkomitmen mengikuti ketentuan dan arahan resmi pemerintah.
Sebelumnya, idEA sempat mengusulkan agar implementasi dimulai pada 1 Januari 2027 guna memberi ruang waktu lebih panjang bagi penyempurnaan sistem, penyelesaian aspek teknis, dan sosialisasi kepada penjual. Bagi idEA, keberhasilan regulasi bertumpu pada kesiapan seluruh ekosistem, baik seller, platform, maupun administrasi perpajakan.
“Pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, namun harga berpotensi naik apabila penjual meneruskan bebannya ke pembeli,” jelas Budi dalam keterangannya.
Kemudahan Administrasi dan Kesiapan Seller idEA juga menyoroti mekanisme batas omzet bebas pungutan sebesar Rp500 juta per tahun.
Karena penghitungan omzet dilakukan secara akumulatif di berbagai kanal penjualan bukan hanya pada satu marketplace penjual diwajibkan menyerahkan surat pernyataan.
Dari hasil koordinasi idEA dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disepakati bahwa satu surat pernyataan bermeterai kini dapat digunakan di seluruh platform, sehingga menekan biaya meterai sekaligus memangkas beban administrasi pelaku UMKM.
Ke depan, idEA mendorong agar pelaksanaan di lapangan dibuat jelas dan mudah dipahami seller, ditunjang pengelolaan data, sistem pelaporan, komunikasi yang efektif, serta layanan bantuan untuk mengantisipasi kendala teknis.
Dalam ketentuan DJP, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM melalui empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, dan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau pelunasan PPh Final.
Di ruang diskusi INANEWS, Ketua Umum APIKI Anto Suroto menilai kebijakan pajak tersebut relevan untuk membendung serbuan produk impor yang diperkirakan mencapai 80 persen di e-commerce.
“Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” ujarnya.
Di ruang diskusi INANEWS, Ketua Umum APIKI Anto Suroto menilai kebijakan pajak tersebut relevan untuk membendung serbuan produk impor yang diperkirakan mencapai 80 persen di e-commerce.
“Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” ujarnya.
Regulasi Biaya Platform dan Insentif Diskon 50 Persen
Dari sisi pemerintah, Asisten Deputi Kementerian UMKM Ali Manshur memaparkan bahwa 99,6 persen dari 56 juta UMKM nasional (data BPS 2025) masih didominasi usaha mikro.
Mengutip riset Google dan Temasek, e-commerce menyumbang 70 persen ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan menembus Rp2.720 triliun pada 2030, dengan 24 juta pelakunya berasal dari sektor UMKM.
Untuk menyeimbangkan posisi tawar jutaan UMKM di hadapan segelintir platform besar, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.
Regulasi dengan masa transisi hingga Desember 2026 ini mewajibkan perjanjian kemitraan digital yang transparan, melarang kenaikan biaya layanan secara sepihak, dan mewajibkan pemberitahuan perubahan tarif minimal 90 hari sebelumnya dengan persetujuan aktif seller.
Pemerintah turut menyiapkan insentif potongan biaya layanan sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil (omzet maksimal Rp15 miliar) yang menjual produk dalam negeri kecuali kategori pangan siap saji dan elektronik melalui pendaftaran dan verifikasi di aplikasi Sapa UMKM.
Menutup diskusi, Anto Suroto mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi pelaku usaha kreatif.
Ia bahkan menyatakan kesiapan memfasilitasi kelompok mahasiswa per perguruan tinggi yang tergabung di Sapa UMKM untuk mengakses pembinaan Kementerian UMKM serta dukungan permodalan sekitar Rp50 juta bagi tim dengan rencana bisnis yang matang.
Moderator Diskusi Syubhan Akib menyimpulkan, Ekonomi Digital Indonesia pada diskusi kali ini ada peran penting bagi UMKM khususnya peserta Mahasiswa yang hadir dari UIN Syarif Hidayatullah, dan Universitas Muhamadiyah.
Syubhan menyampaikan kehadiran pemerintah untuk masyarakat khususnya UMKM adalah sebuah peran penting apalagi ditengah majunya teknologi dalam sektor ekonomi digital.()
