Jakarta – Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung akan menyosialisasikan aturan baru soal kendaraan fungsional layanan publik di lingkungan peradilan. Sosialisasi digelar secara daring lewat Zoom Meeting pada Selasa, 24 November 2026, mulai pukul 08.30 WIB.
Aturan yang disosialisasikan adalah Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14723/SEK/SK.PL1.2/XI/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pengelolaan dan Penggunaan Kendaraan Fungsional Layanan Publik di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Rencana kegiatan ini tercantum dalam surat undangan Kepala Biro Perlengkapan, Rosyidatus Syarifeini, Nomor 689/BUA.4/UND.PL1.2/XI/2026 tertanggal 19 November 2026. Surat itu ditujukan kepada para sekretaris pengadilan tingkat banding dan para sekretaris pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan.
Dalam surat tersebut disebutkan, sosialisasi diadakan untuk meningkatkan pemahaman terkait kendaraan fungsional. Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas terbitnya keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tadi.
Siapa yang diminta ikut? Pimpinan satuan kerja dapat mengikuti sendiri atau menugaskan pejabat maupun pegawai yang membidangi Barang Milik Negara (BMN). Pimpinan juga diminta memastikan petugas yang ditunjuk benar-benar hadir sesuai jadwal. Undangan menekankan agar peserta masuk tepat waktu.
Lampiran surat memuat susunan acara. Ruang Zoom dibuka sejak pukul 07.30 WIB. Acara dimulai pukul 08.30 WIB, diikuti lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, dan doa yang dibawakan Tim Biro Perlengkapan. Pukul 08.50 WIB, Kepala Biro Perlengkapan membuka kegiatan secara resmi.
Bagian utamanya adalah paparan isi keputusan Sekretaris Mahkamah Agung oleh Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I, pukul 09.00 sampai 09.45 WIB. Setelah itu tersedia sesi diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Acara dijadwalkan ditutup pukul 10.35 WIB.
Bagi satuan kerja di kawasan timur, jadwal tersebut setara dengan pukul 09.30 WITA atau 10.30 WIT untuk pembukaan, dan sesi tanya jawab berlangsung pukul 11.45 sampai 12.30 WIT. Satuan kerja di Papua dan Maluku perlu menyesuaikan diri dengan selisih waktu ini agar tidak tertinggal sejak awal.










